MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN ASAKOTA DIGELAR

Kota Bima – Lensa Post,

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Asakota Kota Bima, kamis (26/2/2015) digelar. Hadir pada acara yang digelar di Aula Kantor Camat Asakota, Kepala Bappeda Kota Bima, Ir. Hj. St. Jainab, Kepala BPMPK Drs.H.Hajairin, beberapa Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima, Camat Asakota, Drs. Is Fahmin, Lurah dan Ketua LPM se Kecamatan Asakota. 

Kepala Bappeda Kota Bima, Ir, Hj. St. Jainab mengungkapkan, bahwa Musrenbang tingkat Kecamatan ini diselenggarakan untuk membahas dan meyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Kelurahan se Kecamatan Asakota. yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, pelaksanaan Musrenbang adalah amanat konstitusi yang rutin dilakukan setiap tahun dari tingkat Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang

Nasional (Musrenbangnas). Selain itu kata Hj. Jainab, pelaksanaan Musrenbang kecamatan, merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan. “Forum ini memiliki arti penting guna membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program/kegiatan, yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPMPK, Drs. H.Hajairin MS menyampaikan, bahwa Musrenbang bukan hanya dianggap sebagai kegiatan rutin, tetapi lebih dari itu penting untuk membahas dan menyepakati baik usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan  yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan. Mantan kepala Disdukcapil ini menerangkan, “Bagi pemerintah Daerah, Musrenbang merupakan wahana untuk menumbuhkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Dengan tingginya partisipasi masyarakat, maka program pembangunan akan semakin didukung oleh masyarakat, terangnya.

Sebelumnya, Camat Asakota, Drs Is. Fahmin menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama  Pemerintah Kota Bima, sehingga Musrenbang ini dapat berjalan dengan baik. Mantan Kabag Humas dan Protokol ini juga   mengungkapkan, bahwa setiap tahun banyak sekali usulan masyarakat dari tingkat Kelurahan yang harus menjadi prioritas untuk direalisasikan. Secara umum usulan masih pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti drainase, air bersih, jalan desa, jalan tani, dan sebagainya. Diakuinya, masih banyak usulan masyarakat yang belum dapat dipenuhi mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas,” akunya. (LP-001)