Dompu – Lensa Post,
Persoalan aset masih menjadi batu sandungan bagi
Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dua tahun ini Pemkab
Dompu hanya menyandang status opini wajar dengan pengecualian, tapi ditahun
2015 ini kita harus bisa menaikan status untuk mendapatkan opini wajar tampa
pengecualian dari BPK, “kata Bupati pada acara sosialisasi ujian nasional tahun
pembelajaran 2014/2015 di Aula Dinas Dikpora Dompu, Selasa (17/3) kemarin.
Dikatakan, berbicara asset, SKPD yang paling banyak memiliki aset ada di Dinas
Dikpora. Dimana jumlah asetnya mencapai Rp. 255 M. “Seperempat kekayaan Pemda
Dompu 25 porsennya dimiliki Dinas Dikpora. “Kata
Bupati. Lanjutnya, hasil audit infestigasi terhadap
kepemilikan asset di Dinas Dikpora, yang berhasil didata hanya Rp. 200 M,
sementara sisa Rp. 55 Miliyar belum diketahui
dengan jelas. “Dari total Rp. 255
Miliyar asset yang ada di Dinas Dikpora, yang berhasil diaudit hanya Rp. 200
Miliyar, sementara sisanya Rp. 55 Miliyar belum diketahui,
“ungkapnya.
Bupati menambahkan, imbas dari persoalan
asset dimaksud, mempengaruhi proses pencairan anggaran operasional di Dinas
Dikpora. “Dinas PPKAD Dompu belum bisa mencairkan anggaran operasional Dinas
Dikpora, karena terkendala persoalan asset tersebut. Jika saja persoalan asset
ini segera dituntaskan, maka hari ini juga saya akan mencairkan anggaran untuk
Dinas Dikpora, “kata Bupati. Ia berharap, persoalan asset ini dapat segera
dituntaskan oleh Dinas Dikpora. Kepada seluruh kepala sekolah yang ada di
Kabupaten Dompu diharapkan ikut membantu Dinas Dikpora guna mendata aset dimasing-masing
sekolahnya. “Kerjasama seluruh sekolah diharapkan membantu menyelesaikan
persoalan asset di Dinas Dikpora, “tukasnya. (LP/TS/RF)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar