Mataram – Lensa Post,
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Zainul
Majdi, di Mataram, kamis (5/3) mengatakan dengan adanya listrik di NTB yang
sering padam, tidak hanya disebabkan masalah daya, namun lebih dari itu
menyangkut jaringan di NTB yang sudah lama. Pihaknya terus mendorong agar PLN
segera membenahi hal tersebut. Selain itu pihaknya juga akan meminta PT.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah NTB, agar tidak menarik biaya yang
mahal atas penggunaan listrik oleh masyarakat. “Kalau memang mahal, kita akan
beritahu PLN jangan seperti itu. Namun, dirinya meyakini tidak seperti itu,”
ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram. Menurutnya, “Kalau sering padam, tidak
hanya problem daya tapi jaringan di NTB dan Indonesia itu lama. Maka PLN
didorong untuk dibenahi,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Daerah
Pemilihan (Dapil) NTB, Kurtubi mengatakan kondisi kelistrikan NTB masih sangat
memprihatinkan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pasalnya, rasio
elektrifikasi atau ketersediaan listrik masih rendah sekitar 67 persen,
dibandingkan provinsi lainnya yang sudah mencapai 80 persen. “Indikatornya,
elektrifikasi rasio sekitar 67 persen masih rendah dibandingkan daerah lain
yang mencapai 80 persen. Masih banyak keluarga NTB belum menikmati listrik,”
ujarnya kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja di Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi NTB, Rabu (4/3).
Selain itu, menurutnya, kualitas listrik yang
sudah mengaliri berbagai rumah yang ada masih kurang, disebabkan masih sering
adanya pemadaman. Selain itu, biaya pokok membayar listrik di NTB terbilang
mahal karena mencapai Rp 3500/KWH, padahal harga jual listrik hanya Rp 900
rupiah. “Tingginya biaya listrik di NTB sebagian besar dari listrik berbahan
baku BBM. Artinya, pemerintah pusat mensubsidi Rp 2000 lebih dan itu
sangat memprihatinkan,” ujarnya. Selain itu, menurutnya, kualitas listrik yang
sudah mengaliri di berbagai rumah masih kurang, sehingga sering ada pemadaman.
Padahal biaya pokok membayar listrik di NTB terbilang mahal karena mencapai Rp
3.500/KwH dengan harga jual listrik hanya Rp 900.
Oleh karena itu, ia menuturkan, pihaknya
mendorong agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera membangun kapasitas
pembangkit listrik baru, baik yang dimiliki atau disewa dan tidak boleh
menggunakan bahan baku BBM. PLN juga harus bisa menurunkan biaya
pokok listrik serta tidak menggunakan bahan baku BBM. Selain itu, yang
terpenting adalah berupaya beralih menggunakan potensi pembangkit listrik tenaga
bahan baku panas bumi. Selain itu, ke depan PLN diharapkan bisa menggunakan
pembangkit listrik tenaga biomassa dengan bahan baku pohon kayu, seperti Turi.
(LP-027)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar