Mataram – Lensa
Post,
Komandan Korem
(Danrem) 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede mengatakan, pihaknya akan
meminta bantuan kepada Polda NTB untuk tidak mengeluarkan izin unjuk rasa atau
aksi demo pada hari kedatangan Presiden Jokowi ke Lombok pada tanggal 9
Februari (besok). Langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban
selama Presiden berada di Lombok. Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham
Srigede mengatakan, TNI mengantisipasi apakah ada kemungkinan kelompok-kelompok
yang ingin menggagalkan kedatangan Presiden. Namun sejauh ini, potensi gangguan
itu masih belum ditemukan. Isu-isu yang mengemuka akhir-akhir ini seperti
sengketa tanah IPDN dan kontroversi tambang pasir terus dipantau oleh TNI.
Jangan sampai hal
itu mengganggu keamanan daerah. “Yang pertama lihat sasaran. Yang kedua
antisipasi ada tidak kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan, tapi sementara
ini tidak ada. Perlu dipaswadai isu-isu yang berkembang katakanlah misalnya
tanah IPDN, isu penyedotan pasir. Itu perlu kita antisipasi. Mungkin saja
mereka ingin menyampaikan langsung. Saya akan minta ke pihak Polda tidak ada
yang diizinkan untuk demo pada pada hari H itu, itu aja” kata Danrem. Danrem
mengatakan, secara umum kondisi keamanan wilayah NTB sebelum puncak Hari Pers
Nasional (HPN) tanggal 9 Februari yang digelar di KEK Mandalika, Lombok Tengah
dalam kondisi aman. Namun hingga kini surat permintaan panitia HPN kepada Presiden
agar berkenan datang di Lombok belum ada delegasi atau disposisi. Artinya
kepastian Presiden datang di puncak acara HPN belum ada. Namun TNI dan aparat
keamanan tetap melakukan pengamanan sesuai dengan protap. (LP/GFM-ris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar