PILKADES DI KABUPATEN BIMA DIUNDUR HINGGA USAI PILKADA

Bima – Lensa Post,

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 57 Desa di Kabupaten Bima akan diundur. Rencananya, Pilkades tersebut akan digelar setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Keputusan itu diambil setelah Bupati Bima melakukan rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Senin (18/5) kemarin. Rapat yang dihadiri Sekda Kabupaten Bima, Drs. H. Taufik HAR, Asisten I, Drs. H. Abdul Wahab, Asisten II, Drs. Mujakir, MSi, Kepala

BPMDes, Abdul Wahab, M.Si.

Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nor mengaku, penundaan pelaksanan Pilkades karena serentak dengan Pilkada. Sehingga banyak pertimbangan soal keamanan daerah. ‘’Pilkada ini sudah disusun oleh KPU. Jika dilaksanakan Pilkades maka akan terjadi penabrakan,’’ ungkapnya pada wartawan, Rabu (20/05). Lanjut Bupati, jika pelaksanaan pilkades serentak dipaksakan tahun 2015 ini. Maka sudah jelas membutuhkan dukungan pengamanan yang cukup. ‘’Pilkada dan Pilkades tidak boleh serentak. Kami mempertimbakan soal keamanan,’’ sebutnya. Selain itu lanjut dia, aparat penyelengagara pilkades juga merupakan pelaksana pilkada. Sehingga memerlukan kesiapan personil, keuangan dan administrasi.  ‘’Kami sudah mempertimbangkan penundaan ini. SKPD juga sepakat,’’ ungkapnya. Disinggung terjadi kekosongan pelaksanaan administrasi di tingkat desa. Bupati menjelaskan, kegiatan pemerintah desa tetap berjalan seperti biasa. Karena sudah ada pejabat yang diangkat untuk mengisi kekosongan kades. ‘’Kan sudah kita siapkan PJS disetiap desa,’’ katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Nukrah, S.Sos mendukung Pilkades ditunda setelah pilkada. Menurutnya, pemilhan kepala desa itu sangat penting, karena menyangkut keberlangsungan pembangunan di Desa. “Tapi pertimbangan keamanan menjadi hal utama. Sehingga Pilkades dan pilkada tidak boleh dilakukan serentak,’’tuturnya.Dia meminta, pihak terkait memberikan surat pemberitahuan kepada sejumlah Desa yang melakukan pemilihan. Hal itu diminta, sehingga tidak ada lagi komunikasi yang simpangsiur. “Hal itu segera dikomunikasikan, guna membangun kesepahaman,”pungkasnya.