Bima – Lensa Post,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang sebagai mitra pelaksana kegiatan
AIPD dalam fasilitasi dan pendampingan di Kabupaten Bima Senin kemarin
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bima yang dilaksanakan di
Hotel Mutmainah. Tim yang terdiri dari Achdiarredy (Thematic Leader Bidang
Realisasi) dan Ahmad Khoeri (Thematic Leader Bidang Perencanaan) melakukan
serangkaian pendampingan untuk menggali informasi dan masukan terkait
pelaksanaan program AIPD. Evaluasi ini secara khusus mengundang 25 peserta dari
SKPD terkait seperti Bappeda, RSUD, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendapatan,
Bagian Keuangan Setda, Bagiam Umum dan Bagian
Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda.
Fasilitator Kabupaten Bima AIPD Umar, SH
dalam pengantarnya menyampaikan, "saat ini memasuki tahap akhir kegiatan
AIPD setelah selama 5 tahun pendampingan. Kegiatan evaluasi untuk
mendengarkan kendala dan kekurangan dari hasil pendampingan sehingga ke depan
dapat diperbaiki. Pertemuan ini penting sebagai masukan, sebab mulai bulan Juni
sampai dengan September 2015 akan dilakukan penyusunan rencana kerja
tahunan (annual work plan/AWP) untuk AIPD Tahap II dengan nama yang berbeda
(GFG COMPACK). Program ini nantinya kata Umar, "akan dibagi pada dua
bagian yaitu penyedia layanan (supplyside) dan penguatan masyarakat sipil
(demand side)". GFG COMPACK fokus pada bidang kesehatan, pendidikan dan
desa, sedang AIPD akan berakhir pada bulan Pebruari 2015".
Dalam kurun waktu lima tahun pendampingan,
sejumlah capaian telah dibukukan, antara lain keterbukaan informasi
melalui pembentukan kelompol masyarakat sipil (Civil Society Grup), kampung
media, PPID dan lain sebagainya. Demikian halnya dalam
aspek Pengelolaan aset dan keuangan, peningkatan
pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan, penyusunan RPJMD, Rencana
kerja, Rencana strategis, sistem monitoring dan evaluasi". Terang
Umar. Kepala Bappeda Kabupaten Bima yang diwakili Kabid Perencanaan
Sosial Budaya Bappeda Amar Makruf, SH menyampaikan, evaluasi kegiatan LPPM-UB
merupakan wadah untuk menyamakan persepsi. “Jika ada evaluasi, ada 3
poin yang harus diperhatikan yaitu input, kegiatan, hasil (output) dan dampak
(outcame). Karena pada setiap kegiatan pasti ada dampak yang ingin dicapai
seperti perbaikan pelayanan, perencanaan dan penganggaran.
Bagi Pemkab Bima lanjut Makruf, "AIPD
sudah sangat dekat dengan perbaikan pelayanan. Untuk hal tersebut kita harus
dapat mengungkapkan kendala maupun solusinya baik pada pengelolaan keuangan,
aset, perencanaan dan penganggaran". Selama ini Pemda sudah membangun
komunikasi yang baik denga AIPD maupun dengan mitranya, dan yang terpenting
adalah kegiatan tindak lanjut. Poin yang tidak kalah pentingnya
adalah adanya kebijakan replikasi dari kegiatan yang telah didukung. "Program
AIPD harus ada penekanan sebagai replikasi pada sektor tertentu seperti
keuangan, aset untuk diteruskan oleh pemerintah daerah.
"Terkait BLUD, jangan berpikir BLUD
hanya RSUD, semua yang terkait pelayanan publik, saat ini prioritas memang
Rumah Sakit, tahun berikutnya bisa saja Puskesmas menjadi BLUD yang dibina
RSUD, intinya jangan hanya terfokus pada rumah sakit". Terang Makruf. Sementara
itu, Narasumber Kegiatan Achdiarredy (Thematic Leader Bidang Realisasi)
mengatakan, "Secara tematik event sudah cukup berhasil, karena
komunikasi yang cukup baik. Masukan yang diharapkan dari mitra kerja dalam hal
ini pemerintah daerah adalah Evaluasi isi, kualitas hasil maupun manfaatnya,
apa yang sudah dirasakan oleh pengguna, LPPM UB berupaya keras memfasilitasi
kebutuhan pemda. Hari ini perlu umpan balik dari SKPD."Selama ini tim
LPPM-UB hanya menerima laporan dari Konsultan Individu (KI) dan pada
evaluasi ini akan dilakukan pengecekan silang dengan SKPD yang langsung
merasakan manfaat kegiatan. Untuk maksimalnya output ditentukan oleh
SKPD. Ke depan ada atau tidak AIPD, kegiatan tetap berjalan". Kata
Achdiarredy.
Narasumber lainnya, Ahmad Khoeri (Thematic
Leader Bidang Perencanaan) mengemukakan, "hasil (output) yang dicapai
tahun 2014-2015 adalah penyusunan Rancangan awal
(Ranwal) Rencana Kerja, Rencana Strategis dan Profil Standar Pelayanan Minimum
(SPM) sudah disusun mencakup 15 bidang SPM, Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelaksanaan (SP) bidangKesehatan dan
pendidikan. Sedangkan Review RPJMDes, lanjut Ahmad, "tidak dapat
terlaksanakan karena terkait dengan Peraturaan Menteri yang baru diterima bulan
Februari".
Sementara itu, pada sesi diskusi, salah
seorang peserta H. Fahruddin M.AP yang merupakan Sekretaris Dispenda
Kabupaten Bima berharap AIPD tetap mendampingi Kabupaten Bima, dengan nama
apapun. "Bukan berarti daerah tidak mandiri, namun daerah perlu
didorong". Katanya. Dari sisi pelaksanaan kegiatan,
LPPM-UB sudah cukup kompak dengan Pemerintah daerah. Dimana Lebih banyak
hal-hal yang sering dikomunikasikan terutama dalam permohonan event sesuai
dengan kebutuhan daerah". Kata mantan Sekretaris Bappeda ini.
(LP/H-01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar