Bima – Lensa Post,
Sebagai salah satu daerah rawan bencana,
Kabupaten Bima harus menyiapkan segala potensi dan sumberdaya untuk
mengantisipasi terjadinya bencana yang sewaktu -waktu bisa muncul, Pemerintah
Kabupaten Bima melakukan upaya strategis. Mengantisipasi dampak perubahan iklim dan resiko bencana, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Bima atas dukungan World Neighbours (WN, LSM
Gerakan Masyarakat Untuk Pelestarian Alam ( GEMPITA ) dan AusAid, Sabtu (
29/8) di aula kantor Bupati Bima menggelar Pertemuan konsolidasi Forum
Multi-Staleholder dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan
pengurangan resiko bencana. Pertemuan konsolidasi yang diikuti lebih dari
25 peserta ini mengundang unsur Dunia Usaha, Kelompok masyarakat pencinta alam,
LSM lokal dan SKPD terkait penanganan
bencana.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan
BPBD kabupaten Bima Aries Munandar, ST. MT yang memandu forum dalam
pengantarnya menyampaikan, di kabupaten Bima terdapat 5 kecamatan yang
yaitu Ambalawi, Wera, Sanggar, Tambora dan Langgudu
yang mencakup 10 desa sebagai pilot project pengembangan Desa Tangguh Bencana
dimana dukungan ini berlangsung hingga tahun 2019". Terangnya.
Aries menjelaskan, untuk mengantisipasi dampak bencana, diperlukan keterlibatan
berbagai unsur, dalam pembentukan Forum nantinya akan ada
keterlibatan LSM seperti LP2DER, OXFAM, GEMPITA, Tagana, SAR dan relawan
PRB". Jelasnya. Sementara itu, Bupati Bima
yang diwakili Kepala Pelaksana BPBD H. Sumarsono, SH, M.H dalam
arahannya mengatakan, "Berkaitan dengan forum konsolidasi
penanganan bencana ini, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas prakarsa
dan dukungan World Neighbors (WN), GEMPITA dengan dukungan dana dari
USAID yang melakukan pemetaan dan kajian resiko bencana dan
kemudian ditindak lanjuti dengan di kabupaten Bima
sekaligus memfasilitasi peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan
dalam bidang kebencanaan". Kata Sumarsono.
Bagi pemerintah daerah, lanjut Kalak
BPBD, forum pada tingkat Kabupaten ini merupakan wahana strategis
untuk berbagi informasi dan pengalaman para pemangku
kepentingan serta menyatukan langkah dalam pengembangan program
pembangunan yang tanggap terhadap perubahan iklim dan pengurangan
risiko bencana. "Dengan berbagai pertimbangan yang ada, keberadaan daerah
tangguh bencana menjadi penting Kabupaten Bima". Sesuai hasil presentasi di Kementerian Desa, Transmigrasi
dan PDT RI, Kabupaten Bima dan Lampung terpilih menjadi Pilot Project
inisiasi Daerah Tangguh Bencana. Kabupaten Bima mendapatkan perhatian khusus
dari pemerintah pusat dalam hal penanganan bencana dan mendapatkan
alokasi dana sebesar dari Rp 3,4 Milyar menjadi Rp. 6 lebih milyar untuk
penanganan bencana ini". Paparnya. Kita berharap, forum ini disamping akan lebih meningkatkan
kapasitas para pihak tentang perubahan iklim dan dampaknya,
serta pengelolaan bencana berbasis masyarakat. Juga membahas
secara seksama kebijakan, arah program pemerintah dalam
merespon perubahan iklim dan membangun kesiapsiagaan masyarakat", tutupnya.
Pada sesi diskusi, salah seorang peserta
Syafrudin (Forum PRB Kabupaten Bima) memaparkan, "sebelumnya telah
dibentuk forum PRB Kabupaten Bima sebagai wadah berkumpulnya para pegiat
masalah kebencanaan. Namun kendala yang dihadapi adalah forum PRB
merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas), sementara sebagian besar
anggotanya adalah PNS. "Sekarang ada prakarsa untuk membentuk
forum tangguh bencana, apakah ini sesuai kebutuhan. Oleh karena itu perlu satu
persepsi mau dibawa kemana organisasi-ogranisasi yang terlibat dalam penanganan
bencana". Katanya. Forum kemudian menyepakati untuk membentuk Tim Kecil
yang akan membahas pembentukan Forum PRB atau lembaga yang akan menanungi para
pegiat pengurangan resiko bencana di Kabupaten Bima. (LP/H-01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar